Jangan Biarkan Pulau Jemur Lepas

Pulau Jemur

Belum hilang ingatan kita ketika pulau sipadan dan ligitan lepas dari tangan kita.  Juga masih membekas dalam benak kita ketika negara yang mengaku serumpun mengklaim seni budaya, seperti angklung, reog ponorogo, wayang kulit, batik dan yang paling gress adalah tari pendet yang  jelas-jelas merupakan milik kita. Berita terbaru mereka mengklaim Pulau Jemur sebagai obyek wisata yang ada di wilayah Malaysia,  seperti diberitakan di beberapa media Indonesia dan beredar di dunia maya. Pulau Jemur adalah pulau terluar di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, yang berbatasan dengan Malaysia di Selat Malaka.

 

Oh, pahlawan devisa negeriku!!

Tenaga Kerja Indonesia ?

Ketika seorang TKI berangkat dari kampung nun jauh di pelosok daerah  untuk bekerja di negari orang, sanak kerabat mengantar dengan tatapan penuh harapan. Suatu saat nanti mereka berharap mendapat sejumlah REAL yang dapat merubah kehidupan menjadi lebih baik. Kenyataanya sebelum berangkat sanak keluarga harus  mengumpulkan sejumlah uang karena untuk menjadi TKI mereka harus menyetor sejumlah rupiah. Padahal  untuk makan sehari-hari saja mereka harus banting tulang dan kadang-kadang mereka juga tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebenarnya mereka sadar untuk menjadi seorang TKI agar dihargai harus mempunyai keterampilan yang cukup. Namun, desakan ekonomi keluarga dan iming-iming penghasilan/pendapatan yang tinggi akhirnya mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan lain. Dengan kenekadan para TKI, Negeri ini diuntungkan dengan masuknya devisa dan distribusi pendapatan ke daerah-daerah (kebanyakan daerah minus) penyedia TKI tersebut.

 

GAS …………………!

Beberapa minggu terakhir kita disuguhi pemandangan yang menggelikan di layar televisi, warga masyarakat antri gas 3 kg. Gas 3 kg merupakan gas subsidi yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah pengganti minyak tanah. Terlepas dari kerusakan teknis yang terjadi di kilang minyak Balongan Indramayu yang menghambat produksi gas, tetapi hal ini telah memberikan citra yang kurang baik bagi pemerintah. Nampak sekali bahwa pemerintah belum siap, boleh saja pemerintah mengatakan mohon dipermaklumkan karena masa transisi. Namun dengan adanya antrian diberbagai tempat terhadap gas 3 kg kemudian disusul antrian gas 12 kg sangat merugikan masyarakat dan industri kecil dan usaha mikro. Pernyatan Wapres Yusuf Kalla bahwa hari selasa tanggal 16 Desember 2008 pasokan gas akan normal ternyata tidak terbukti. Di sisi lain harga minyak tanah sudah mulai langka kalaupun ada harganya sudah sangat mahal.

 

Kenaikan Harga Elpiji menghadapi Pemilu 2009

Awal bulan ramadhan masyarakat Indonesia, khususnya golongan ekenomi menengah ke bawah dikejutkan oleh kelangkaan elpiji yang diikuti dengan kenaikkan harga-harga elpiji hampir diseluruh pelosok tanah air. Beberapa waktu lalu pemerintah telah melakukan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji diberbagai tempat. Meskipun menuai kontroversi berkaitan persiapan dan pelaksanaannya karena kebijakan konversi ini ternyata tidak dibarengi dengan suplai gas yang mencukupi sehingga dibeberapa tempat masih banyak yang mengantri atau mencari elpiji yang berakibat pada terganggunya kegiatan ekonomi warga masyarakat.

 

Meminimalkan penyalahgunaan disparitas harga gas oleh industry, mungkinkah?

Kajian konversi minyak tanah ke Gas sudah dilakukan dimana-mana oleh para pakar ekonomi dan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu dengan menghasilkan banyak alternative pemecahan masalah. Solusi-solusi tersebut ternyata kalau sudah dihadapkan kepada kemampuan keuangan Negara dan kepentingan masyarakat secara bersamaan maka hasilnya menjadi nihil. Satu dekade terakhir kebijakan berkaitan dengan bahan bakar minyak tidak ada satupun yang dapat memuaskan rakyat sebagai warga Negara, kebijakan yang dimaksud adalah dengan menaikan harga BBM. Namun awal tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu kebijakan konversi dari minyak tanah ke gas untuk kebutuhan rumah tangga dengan membagikan secara gratis tabung gas ukuran 3 kg, alasan yang dikemukan oleh pemerintah jika konversi ini berhasil dapat menghemat subsidi sebesar Rp. 30 triliyun pertahun.

 

Pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman ??

Ternyata pepatah yang menyatakan ?Pengalaman adalah guru yang paling baik? itu, tidak berlaku bagi pemerintahan kita. Kebijakan yang dikeluarkan selalu instan, seolah-olah tidak pernah dipikir dulu alias dadakan. Kita lihat masalah pangan, masalah banjir dan yang paling anyar menimpa hak PNS yaitu cuti. Cuti bersama tahun kemarin, pemerintah dengan semangat mengeluarkan keputusan yang aneh sehingga dari seluruh hak cuti PNS tahun 2007 tinggal 1 hari karena adanya cuti bersama.

 

Kebijakan Pangan Nasional

Awal pebruari 2008 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengendalian harga pangan sebagai respon adanya lonjakan harga-harga pangan yang mencekik masyarakat miskin. Sementara itu, Serikat Petani Indonesia meminta pemerintah segera mematok harga dasar pangan yang menguntungkan petani dan konsumen. Mereka menyakini penetapan harga dasar sebagai solusi mengatasi lonjakan harga pangan sekaligus mengantisipasi krisis pangan dalam jangka panjang.

 

Bencana yang selalu terulang ………? banjir di Indonesia

Awal pebruari 2008 hampir seluruh kota di Indonesia di guyur hujan, khususnya kota-kota besar mengalami problem  yang sama yaitu banjir, bahkan Jakarta yang merupakan Ibukota Negara sebagian besar telah terendam. Dimanakah posisi pemerintah sebenarnya? Siapakah yang paling