Neolibkah?
Pemilu Capres dan Cawapres tanggal 08 Juli 2009 baru saja kita lewati, berdasarkan quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey prediksi kemenangan berada pada pihak SBY-Boediono . Sisi negatif yang digembar-gemborkan oleh lawan politik SBY-Boediono sebelum hari pemilihan terhadap sosok Boediono yang di cap Neoliberalisme ternyata tidak berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan ini. Ketokohan/figur seorang SBY melebihi dari partai-partai pendukung yang ada, kita dapat melihat pada masa kampanye legislative yang lalu, beberapa simpatisan partai-partai sering membawa poster dengan slogan “partainya ……… tetapi presidennya tetap SBY”. Ini artinya, bahwa siapapun orangnya yang dipilih oleh SBY sebagai wakilnya maka SBY akan tetap menang dalam pemilihan presiden kali ini.
Para ekonom dan politikus yang bersebrangan dengan SBY-Boediono, tidak terkecuali Amien Rais, Gusdur ataupun Kwik Kian Gie menganggap bahwa Boediono sebagai seorang neolib. Bahkan Kwik Kian Gie pernah melontarkan “Bohong kalau Boediono bukan neolib …… Saya menantang Boediono dan mafia Berkeley untuk berdebat soal ini (neoliberalisme) karena saya yakin sekali bahwa Boediono berada pada posisi yang membenci adanya peran Negara atas pasa” (Koran Tempo, 23 Mei 2009). Dalam buku Ismantoro Dwi Yuwono dengan judul “Boediono dan (Neolib)eralisme”, tiga pilar penting neoliberalisme yaitu pertama kebijakan fiskal yang disiplin dan konservatif, kedua privatisasi BUMN dan ketiga liberalisme pasar atau market fundamentalism.
Kritikan ataupun serangan dari lawan-lawan politik yang berkaitan dengan kebijakan politik ataupun latar belakang ekonomi yang dimiliki oleh Boediono nampaknya tidak berpengaruh terhadap elektabilitas SBY-Boediono. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia istilah Neolib merupakan sesuatu yang baru apalagi untuk dipahami/dimengerti karena masyarakat kita belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami hal seperti itu.
Menurut pendapat saya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan para pemilih (voter) menentukan pilihannya kepada incumbent, yaitu stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, rekam jejak (track record) dan Iklan politik yang disajikan. Ketokohan Mega-Pro dan JK-Win tidak diragukan lagi tetapi mereka pernah duduk dalam jajaran eksekutif, sehingga rakyat akan mudah untuk membanding-bandingkan diantara ketiganya. Boediono pernah masuk jajaran eksekutif bersama JK pada masa Presiden Megawati dan memiliki track record. Sehingga serangan terhadap Boediono sebagai seorang Neolib menjadi tidak berpengaruh apa-apa.
Masyarakat kelas bawah atau “wong cilik” dalam istilah PDIP tidak akan mencari tahu apa itu Neolib, tetapi mereka akan mencari apakah hari ini dapat makan atau tidak, punya pekerjaan, sekolah murah dan seterusnya seiring dengan kebutuhan sehari-hari. Rakyat Indonesia akan merespon dengan baik manakala pemimpinnya dapat membawa mereka menjadi lebih baik. Mereka tidak akan melihat apakah itu kebijakan neolib atau bukan.
Hasil pemilu (quick count benar), para calon harus bersifat legowo dan lapang dada. Dengan segala kekurangan yang disajikan KPU sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan para kontestas dapat menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Bagi pemenang Pemilu tidak perlu disikapi dengan kegembiraan yang berlebihan apalagi pesta yang dapat menyinggung perasaan pihak lain, karena kemenangan ini sebenarnya merupakan amanah rakyat yang harus dilaksanakan 5 tahun kedepan sesuai dengan janji yang disampaikan saat kampanye.
Peace …..!
