Awal bulan ramadhan masyarakat Indonesia, khususnya golongan ekenomi menengah ke bawah dikejutkan oleh kelangkaan elpiji yang diikuti dengan kenaikkan harga-harga elpiji hampir diseluruh pelosok tanah air. Beberapa waktu lalu pemerintah telah melakukan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji diberbagai tempat. Meskipun menuai kontroversi berkaitan persiapan dan pelaksanaannya karena kebijakan konversi ini ternyata tidak dibarengi dengan suplai gas yang mencukupi sehingga dibeberapa tempat masih banyak yang mengantri atau mencari elpiji yang berakibat pada terganggunya kegiatan ekonomi warga masyarakat.
Kebijakan konversi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru dengan menaikan harga elpiji 12 kg sebesar Rp6000,- sedangkan fakta di lapangan kenaikannya jauh lebih besar. Jelaslah bahwa yang paling bertanggungjawab sesungguhnya adalah pemerintah, yakni presiden dan jajarannya (kementrian ESDMN, BUMN dan Pertamina). Namun yang patut kita cermati adalah reaksi dari Presiden SBY, seolah-olah kenaikan harga elpiji 12 kg tanpa sepengetahuan presiden. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola, mestinya harus sudah siap ketika kebijakan tersebut dikeluarkan dan dilaksanakan dengan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, jangan sampai terjadi gejolak harga di lapangan.
Pernyataan-pernyataan Presdien SBY seperti kasus kenaikan elpiji, marah kepada peserta lemhanas yang ngantuk dan marah di sidang kabinet kepada anggotanya yang ngobrol ketika diliput media masa. Atas peristiwa tersebut, tidak salah kalau berbagai pihak memandang pernyataan secara skeptis jika dikaitkan dengan pilpres 2009. Gaya-gaya politik seperti itu mungkin cocok untuk menarik simpati masyarakat kalangan bawah tetapi kurang elegan dalam perpolitikan yang berkembang saat ini. Dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin kritis terhadap kebijakan real yang dirasakan oleh mereka, secara perlahan tapi pasti gaya-gaya kepeminpinan seperti itu sesungguhnya akan ditinggalkan.
Pemerintah perlu mengambil terobosan kebijakan yang menyentuh kondisi real masyarakat, apa sesungguhnya diperlukan masyarakat. Pemberian BLT sebagai akibat kenaikan harga BBM, mungkin baik baik jika tepat sasaran tetapi akan lebih baik jika BLT itu ditujukan kepada warga miskin yang tidak produktif, misalnya keluarga manula. Sedangkan warga miskin yang dianggap produktif seharusnya diberikan lapangan kerja, misalnya dengan membuka lapangan kerja padat karya. Kalau kita cermati banyak infrastruktur jalan-jalan di pedesaan, saluran-saluran irigasi yang sudah mulai rusak dan infrastruktur lain yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Kembali ke tema di atas, pernyataan pembantu presiden yang mewacanakan kenaikan elpiji sebesar Rp500,- per bulan untuk elpiji 12 kg telah membuat masyarakat semakin terjepit, karena disatu sisi pasokan elpiji 3 kg belum sepenuhnya merata dan tersedia tetapi disisi lain warga masyarakat yang biasanya menggunakan elpiji 12 kg sudah mulai beralih ke elpiji 3 kg. Dengan demikian, bisa kita bayangkan perbandingan antara supply dan demand atas elpiji 3 kg.
Pertanyaannya: Apakah sudah terpikirkan masalah tersebut oleh pemerintah?
Saya yakin dalam benak para decision maker pertanyaan yang sederhana ini tentunya sudah ………
Namun kita bisa melihat ada apa dibalik semua ini, para pejabat memiliki agendanya masing-masing untuk menghadapi pemilu 2009. Sebagaimana kita ketahui bahwa jajaran kabinet sekarang terdiri dari orang-orang partai politik yang berbeda.
Kita hanya bisa berharap kepada para pejabat pemerintah untuk bersikap lebih professional dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada taraf kehidupan masyarakat.
